Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa Indonesia terbuka terhadap investasi dari negara mana saja, sebagaimana diberitakan banyak media, sekilas terdengar seperti kabar baik yang sederhana: pintu dibuka, modal datang, ekonomi bergerak. Namun kalimat tersebut sesungguhnya bukan sekadar sinyal diplomatik atau retorika ekonomi. Itu adalah komitmen besar yang konsekuensinya jauh lebih rumit daripada sekadar mengundang investor masuk.
Karena faktanya, membuka pintu jauh lebih mudah dibanding memastikan rumah di dalamnya siap menerima tamu.
Sebagai konsultan yang kerap mendampingi perusahaan tumbuh, dari UMKM hingga korporasi, saya belajar satu hal: investasi tidak pernah datang hanya karena undangan. Modal datang karena rasa percaya. Dan rasa percaya dibangun bukan oleh slogan, melainkan oleh sistem.
Ketika pemerintah menyatakan Indonesia terbuka bagi semua negara tanpa diskriminasi, pesan yang ingin disampaikan jelas: tidak ada blok geopolitik, tidak ada keberpihakan sempit, semua diperlakukan sama. Dalam teori ekonomi global, pendekatan ini tepat. Dunia usaha memang menginginkan netralitas dan stabilitas. Investor tidak peduli pada narasi politik, mereka peduli pada kepastian hukum, efisiensi biaya, dan keamanan jangka panjang.
Masalahnya, tiga hal itu sering kali justru menjadi pekerjaan rumah terbesar kita. Dalam pengalaman saya mendampingi klien asing yang ingin masuk ke pasar Indonesia, pertanyaan pertama mereka hampir selalu sama: “Seberapa mudah berbisnis di sana?”
Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi jawabannya panjang. Mereka ingin tahu berapa lama izin keluar. Mereka ingin tahu apakah aturan berubah setiap ganti pejabat. Mereka ingin tahu apakah kontrak dihormati. Mereka ingin tahu apakah sengketa bisa diselesaikan cepat tanpa drama birokrasi.
Sayangnya, sering kali saya harus menjelaskan bahwa prosesnya masih berliku. Di sinilah letak ironi dari pernyataan keterbukaan investasi. Membuka akses tanpa membenahi fondasi ibarat mengiklankan restoran baru tanpa memperbaiki dapurnya. Orang mungkin datang sekali, tetapi belum tentu kembali.
Investasi bukan hanya tentang masuknya uang. Investasi juga tentang keberlanjutan. Kalau investor merasa repot, mahal, atau tidak pasti, mereka akan memindahkan modalnya dalam hitungan detik. Di era digital, modal bahkan lebih cair dari air.
Saya melihat keterbukaan investasi ini sebagai dua sisi mata uang. Di satu sisi, ini peluang besar. Indonesia memiliki semua yang dicari investor: pasar raksasa, populasi produktif, sumber daya alam melimpah, serta bonus demografi yang masih panjang. Negara lain harus berjuang keras untuk memiliki kombinasi ini.
Namun di sisi lain, kita juga memiliki tantangan klasik: regulasi tumpang tindih, birokrasi lambat, biaya logistik tinggi, dan inkonsistensi kebijakan pusat-daerah.
Keterbukaan tanpa perbaikan sistem hanya akan menghasilkan paradoks: banyak MoU, sedikit realisasi.
Saya sering melihat fenomena ini. Penandatanganan kerja sama ramai, konferensi pers megah, tetapi proyek mangkrak di tengah jalan. Investor akhirnya frustrasi, reputasi negara pun ikut tercoreng.
Padahal, dalam dunia bisnis, reputasi jauh lebih mahal daripada insentif pajak. Ada hal lain yang jarang dibicarakan ketika pemerintah mengumumkan keterbukaan investasi: kesiapan pelaku usaha lokal.
Masuknya investasi asing pasti membawa teknologi, standar kerja, dan kompetisi baru. Ini kabar baik, tetapi juga ancaman jika pelaku usaha domestik tidak siap.
Saya pernah mendampingi perusahaan manufaktur lokal yang kehilangan pasar hanya dalam dua tahun setelah kompetitor asing masuk. Bukan karena produk asing lebih murah, melainkan karena manajemennya lebih rapi, sistemnya lebih efisien, dan pelayanannya lebih profesional.
Artinya, investasi asing bukan sekadar peluang pertumbuhan, tetapi juga ujian daya saing. Kalau pemerintah serius membuka pintu, maka pelaku usaha lokal harus disiapkan: pelatihan manajemen, digitalisasi, peningkatan kualitas SDM, serta akses pembiayaan yang sehat. Tanpa itu, kita hanya akan menjadi pasar, bukan pemain. Dan menjadi pasar saja tidak cukup untuk menjadi negara maju.
Dalam banyak proyek transformasi bisnis yang saya tangani, ada satu prinsip yang selalu saya tekankan: investor mencintai prediktabilitas.
Bukan keuntungan tinggi yang mereka cari pertama kali, melainkan kepastian. Lebih baik untung 10 persen dengan risiko jelas daripada untung 30 persen dengan ketidakpastian hukum.
Karena itu, jika pemerintah ingin menjadikan keterbukaan investasi sebagai strategi nyata, maka fokusnya seharusnya bukan hanya promosi, melainkan reformasi struktural.
Digitalisasi perizinan harus benar-benar memangkas waktu, bukan sekadar memindahkan antrean dari loket ke layar komputer. Penegakan hukum harus konsisten, bukan musiman. Dan kebijakan ekonomi harus stabil, bukan reaktif. Investor tidak takut rugi. Mereka takut tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi.
Namun saya tetap optimistis. Pernyataan presiden setidaknya menunjukkan arah: Indonesia ingin bermain di panggung global, bukan terjebak pada proteksionisme. Dalam jangka panjang, sikap terbuka memang lebih sehat dibanding menutup diri.
Yang dibutuhkan sekarang adalah kerja nyata: memperbaiki sistem, membangun integritas, dan menyederhanakan proses.
Karena pada akhirnya, investasi bukan soal siapa yang kita undang, tetapi seberapa layak kita dikunjungi.
Pintu Investasi Dibuka Lebar: Ujian Serius bagi Kesiapan Bisnis Indonesia
Saya melihat momentum ini sebagai kesempatan emas. Jika dibarengi reformasi nyata, Indonesia bisa melompat jauh. Kita bisa beralih dari negara tujuan pasar menjadi pusat produksi dan inovasi.
Tetapi jika tidak, kita hanya akan menjadi tempat singgah modal, datang sebentar, lalu pergi lagi. Dan itu bukan pertumbuhan. Itu hanya ilusi.
Maka keterbukaan investasi seharusnya tidak berhenti sebagai pernyataan politik. Ia harus menjadi komitmen operasional: sistem yang sederhana, hukum yang tegas, dan ekosistem bisnis yang profesional.
Karena modal selalu mencari rumah terbaik. Pertanyaannya sekarang : apakah rumah itu sudah siap?
Saya percaya jawabannya bisa “ya”, selama transformasi dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Itulah sebabnya peran pendampingan strategis menjadi krusial, baik dari sisi tata kelola, efisiensi proses, hingga penguatan budaya kerja. Di titik inilah lembaga konsultan seperti MAB Consulting hadir sebagai salah satu konsultan bisnis terbaik di Jawa Timur, khususnya di Surabaya yang melayani serta mendampingi berbagai lini bisnis di seluruh indonesia hadir untuk memberikan akselarasi untuk membantu organisasi, pemerintah daerah, maupun pelaku usaha menyiapkan fondasi bisnis yang kuat, agar ketika pintu investasi benar-benar terbuka, Indonesia tidak sekadar menyambut tamu, tetapi siap menjadi tuan rumah yang bisa dipercaya.