Bukan Cuma Soal Omzet, Ini Risiko yang Bisa Membuat Bisnis Ambruk dalam Sekejap

Dalam dunia bisnis, kehilangan uang tidak selalu disebabkan oleh turunnya penjualan, meningkatnya biaya produksi, atau buruknya strategi pemasaran. Di tengah percepatan digitalisasi, satu transaksi yang salah, satu tautan yang diklik, atau satu rekening yang berpindah tangan dapat menghapus sebagian modal kerja hanya dalam hitungan menit.

Bagi perusahaan besar, kerugian akibat penipuan mungkin masih dapat ditanggung melalui cadangan kas dan sistem pengendalian internal yang relatif kuat. Namun bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kehilangan puluhan hingga ratusan juta rupiah bisa berarti terganggunya seluruh operasional.

Data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI menunjukkan betapa seriusnya ancaman tersebut. Sepanjang November 2024 hingga Mei 2026, total kerugian akibat penipuan online di Indonesia mencapai sekitar Rp9,3 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya 7,24 persen dana yang berhasil diselamatkan.

Sementara itu, Indonesia Anti-Scam Center (IASC) yang berada di bawah koordinasi Satgas PASTI Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 608.168 laporan penipuan sejak November 2024 hingga Juni 2026. Sebanyak 557.751 rekening berhasil diblokir dan sekitar Rp674,1 miliar dana korban berhasil diamankan. Namun, dana yang telah dikembalikan kepada korban baru mencapai Rp196,93 miliar.

Angka tersebut tidak semestinya hanya dibaca sebagai statistik kejahatan digital. Data itu merupakan indikator bahwa manajemen risiko keuangan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bisnis.

Digitalisasi Tanpa Pengendalian Bisa Menjadi Risiko Baru

Digitalisasi memberikan banyak keuntungan bagi dunia usaha. Pembayaran menjadi lebih cepat, transaksi dapat dilakukan tanpa batas geografis, pencatatan semakin mudah, dan pelaku UMKM memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau.

Namun, setiap kemudahan selalu membawa risiko baru.

Ketika uang bisnis mulai bergerak melalui transfer bank, QRIS, dompet digital, marketplace, dan berbagai platform pembayaran, titik masuk bagi kejahatan digital juga semakin banyak.

Masalahnya, banyak UMKM melakukan digitalisasi hanya dari sisi operasional. Mereka menggunakan teknologi untuk menerima pembayaran dan berkomunikasi dengan pelanggan, tetapi belum membangun sistem pengamanan yang sebanding.

Di sinilah letak persoalannya. Bisnis tidak cukup hanya menjadi digital. Bisnis juga harus memiliki tata kelola yang digital.

Rekening bisnis, akses terhadap sistem pembayaran, data pelanggan, informasi pemasok, hingga perangkat yang digunakan untuk transaksi harus diperlakukan sebagai aset bisnis yang memiliki risiko.

Jika semua orang memiliki akses, tidak ada proses verifikasi, dan perubahan transaksi hanya berdasarkan percakapan melalui aplikasi pesan, maka teknologi justru dapat menciptakan celah baru.

Kecepatan Respons Menjadi Bagian dari Strategi Keuangan

Dalam kasus penipuan digital, waktu memiliki nilai ekonomi. Ketua Dewan Komisioner OJK Frederica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa pelaku penipuan dapat memanfaatkan rekening penampung, saluran pembayaran, hingga aset virtual untuk menyembunyikan dan memindahkan dana hasil kejahatan.

Artinya, setelah dana berpindah, peluang untuk mengamankannya dapat semakin kecil.

Bagi pelaku usaha, situasi ini menunjukkan pentingnya memiliki prosedur respons yang jelas.

Ketika transaksi mencurigakan ditemukan, pemilik usaha tidak boleh masih bertanya siapa yang harus bertindak. Tidak boleh pula menunggu rapat internal untuk menentukan langkah pertama.

Harus sudah ada prosedur. Siapa yang menghubungi bank? Siapa yang mengamankan akses rekening? Siapa yang menyimpan bukti transaksi? Siapa yang membuat kronologi? Dan siapa yang melakukan pelaporan kepada kanal resmi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya sudah memiliki jawaban sebelum insiden terjadi.

Dalam manajemen risiko, inilah yang disebut sebagai incident response plan. Sederhananya, perusahaan perlu memiliki rencana ketika sesuatu berjalan di luar kendali.

UMKM tidak harus memiliki sistem serumit perusahaan multinasional. Bahkan, sebuah prosedur satu halaman yang menjelaskan langkah-langkah ketika terjadi penipuan sudah jauh lebih baik daripada tidak memiliki prosedur sama sekali.

Literasi Keuangan Harus Diikuti Literasi Risiko

Persoalan berikutnya adalah literasi. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang diselenggarakan OJK bersama Badan Pusat Statistik mencatat indeks literasi keuangan nasional sebesar 66,46 persen. Sementara indeks inklusi keuangan telah mencapai 80,51 persen.

Ada kesenjangan antara kemampuan masyarakat menggunakan layanan keuangan dan pemahaman terhadap risiko yang menyertainya.

Dalam konteks bisnis, kesenjangan tersebut menjadi semakin relevan. Seorang pemilik usaha mungkin sudah terbiasa menerima pembayaran melalui QRIS, menggunakan mobile banking, bertransaksi melalui marketplace, atau mengirim uang kepada pemasok hanya dengan beberapa sentuhan di layar.

Tetapi apakah ia mengetahui bagaimana cara memverifikasi rekening pemasok?

Apakah karyawan memiliki batas akses terhadap rekening perusahaan?

Apakah setiap transaksi dalam jumlah besar membutuhkan persetujuan kedua?

Apakah ada pencatatan dan rekonsiliasi rekening secara berkala?

Dan yang paling penting, apakah perusahaan tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi transaksi yang tidak sah?

Jika jawabannya belum jelas, maka persoalan bisnis tersebut bukan sekadar persoalan teknologi. Itu adalah persoalan governance dan internal control.

Jangan Menunggu Bisnis Menjadi Besar untuk Membangun Sistem

Salah satu kesalahan yang sering ditemukan dalam bisnis kecil adalah anggapan bahwa sistem manajemen baru diperlukan ketika perusahaan sudah besar. Padahal, justru ketika masih kecil, sistem lebih mudah dibangun.

Pemisahan rekening pribadi dan bisnis, misalnya, merupakan langkah sederhana tetapi fundamental. Begitu pula dengan pencatatan arus kas, pembatasan akses rekening, prosedur persetujuan pembayaran, verifikasi pemasok, serta rekonsiliasi transaksi secara rutin.

Hal-hal tersebut mungkin terasa merepotkan ketika bisnis masih memiliki sedikit karyawan. Namun, sistem yang dibangun sejak awal akan menjadi fondasi ketika perusahaan berkembang.

Bayangkan sebuah UMKM yang omzetnya baru Rp100 juta per bulan. Jika pemilik dan karyawan menggunakan satu rekening tanpa pembagian akses dan seluruh transaksi dilakukan tanpa prosedur verifikasi, risikonya bukan hanya kehilangan uang.

Ketika bisnis semakin besar, kebiasaan tersebut akan menjadi semakin sulit diperbaiki. Karena itu, membangun sistem pengendalian bukanlah biaya tambahan. Ia merupakan investasi untuk melindungi aset dan kesinambungan usaha.

Ketahanan Bisnis Tidak Hanya Diukur dari Omzet

Dalam lingkungan bisnis yang semakin digital, ukuran keberhasilan perusahaan tidak lagi cukup dilihat dari seberapa besar omzet yang dihasilkan.

Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah: seberapa kuat bisnis tersebut mampu melindungi omzetnya?

Perusahaan dapat memiliki penjualan tinggi, tetapi jika arus kasnya tidak terkendali, akses keuangan terlalu terbuka, dan tidak memiliki mekanisme menghadapi risiko, maka pertumbuhan tersebut sebenarnya rapuh.

Karena itu, business resilience harus menjadi bagian dari strategi bisnis.

UMKM perlu mulai melihat keamanan transaksi sebagai bagian dari pengelolaan keuangan, bukan sekadar urusan teknologi informasi. Mereka perlu melakukan pemetaan risiko, mengevaluasi proses pembayaran, memperjelas kewenangan, memperbaiki pencatatan, dan membangun prosedur ketika terjadi insiden.

Pendekatan tersebut akan membuat bisnis tidak hanya lebih aman, tetapi juga lebih siap berkembang.

Penipuan digital bukan hanya persoalan tentang bagaimana uang dicuri. Persoalan yang lebih besar adalah apakah sebuah bisnis memiliki sistem untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons ketika risiko tersebut muncul.

Bisnis yang sehat bukan bisnis yang tidak pernah menghadapi risiko. Bisnis yang sehat adalah bisnis yang memiliki sistem untuk menghadapi risiko.

Karena itu, bagi pelaku usaha yang ingin membangun fondasi bisnis yang lebih kuat, mulai dari tata kelola keuangan, manajemen risiko, pengembangan strategi hingga penguatan sistem operasional, pendampingan profesional dapat menjadi langkah yang strategis.

Di Jawa Timur, khususnya Surabaya, MAB Consulting dapat menjadi salah satu pilihan konsultan bisnis terbaik bagi perusahaan maupun UMKM yang ingin membangun bisnis secara lebih terstruktur, profesional, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan konsultasi yang berorientasi pada kebutuhan bisnis, pendampingan konsultan bukan hanya membantu menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi, tetapi juga membantu perusahaan membangun sistem agar lebih siap menghadapi risiko dan peluang pertumbuhan di masa depan.

Sebab dalam bisnis, pertumbuhan tanpa sistem hanya akan menghasilkan perusahaan yang semakin besar sekaligus semakin rentan. Sebaliknya, pertumbuhan yang dibangun di atas strategi, tata kelola, dan manajemen risiko akan menciptakan bisnis yang bukan hanya tumbuh, tetapi juga mampu bertahan.